Simak fakta terbaru PPG Dalam Jabatan (Guru Tertentu) tahun 2026 dari Kemendikdasmen dan Kemenag.
7 Fakta Terbaru PPG Dalam Jabatan Tahun 2026 yang Wajib Diketahui Guru
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan mengalami sejumlah pembaruan signifikan pada tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Agama (Kemenag) terus mempercepat penuntasan sertifikasi guru tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Agar tidak ketinggalan informasi dan gagal di tahap administrasi, simak rangkuman tujuh fakta terbaru seputar penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan 2026 berikut ini.
1. Perubahan Istilah Menjadi "PPG bagi Guru Tertentu"
Secara regulasi di lingkungan Kemendikdasmen (mengacu pada Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024), istilah PPG Dalam Jabatan resmi bertransformasi menjadi PPG bagi Guru Tertentu.
2. Pembelajaran Mandiri Berpusat di Platform Ruang GTK
Jika sebelumnya pembelajaran mandiri terpusat di PMM (Platform Merdeka Mengajar), pada pelaksanaan tahun 2026 seluruh modul pembelajaran mandiri bagi peserta PPG Guru Tertentu dikonsolidasikan melalui Platform Ruang GTK menggunakan akun belajar.id.
3. Pelaksanaan Bertahap Sepanjang Tahun 2026
Penyelenggaraan PPG bagi Guru Tertentu 2026 tidak dilakukan dalam satu gelombang besar, melainkan dibagi ke dalam beberapa tahap (Tahap 1, Tahap 2, hingga Tahap 3). Sistem pemanggilan bertahap ini menyasar guru yang telah lolos seleksi administrasi 2026 maupun peserta antrian dari tahun 2025 yang memenuhi kriteria linieritas dan kuota LPTK.
4. Batas Aktif Mengajar (TMT) Diperbarui
Pemerintah memperbarui syarat masa kerja bagi guru yang berhak terpanggil.
5. Validasi NIK dan Verval Ijazah Jadi Penentu Utama
Salah satu penyebab paling sering gagalnya pemanggilan peserta PPG 2026 adalah ketidaksinkronan data kependudukan dan akademik. Calon peserta wajib memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berstatus valid dan padan dengan data Dukcapil pada laman Verval PTK maupun SIMPKB, serta memastikan ijazah S-1/D-IV sudah terverifikasi di PD-Dikti.
6. Guru Honorer dan Swasta Memiliki Kesempatan Setara
PPG Dalam Jabatan 2026 tidak eksklusif untuk guru berstatus ASN (PNS dan PPPK). Guru non-ASN maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta tetap berhak mengikuti program sertifikasi ini secara gratis (dibiayai negara), asalkan terdaftar aktif di Dapodik atau sistem pendataan Kemenag dan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier.
7. Evaluasi Akhir Melalui UKPPPG Berbasis Digital
Setelah menuntaskan seluruh modul di Ruang GTK dan lapor diri daring di LPTK, peserta wajib mengikuti Uji Kompetensi Peserta PPG (UKPPPG).
Langkah Persiapan untuk Guru:Bagi Bapak/Ibu guru yang belum menerima notifikasi pemanggilan, pastikan untuk rutin memantau akun SIMPKB (bagi guru Kemendikdasmen) atau akun pendataan Kemenag.
.jpg)















